Oleh: Reza Beeg
"Takdir aktivis adalah melawan dan tetap miskin."
Sekilas, ujaran di atas membentuk sebuah pandangan bahwa aktivis harus hidup sederhana dan tetap dekat dengan penderitaan hingga mati. Ia menghadirkan bayangan tentang sosok pejuang yang rela menomorduakan kepentingan pribadi demi membela kepentingan rakyat. Dalam imajinasi politik yang sudah lama hidup di Indonesia, aktivis sering digambarkan sebagai manusia yang asketis: sederhana, keras kepala dalam melawan ketidakadilan, dan seolah-olah harus akrab dengan keterbatasan ekonomi. Namun, justru di situlah persoalan itu bermula. Ketika kemiskinan mulai dianggap sebagai nasib wajar seorang aktivis, maka kemiskinan tidak lagi dibaca sebagai masalah struktural yang harus dilawan. Ia justru diterima sebagai semacam identitas perjuangan.
Aktivisme kemudian kehilangan sisi kritisnya karena direduksi menjadi romantisme penderitaan. Seolah-olah semakin miskin seseorang, semakin murni pula perjuangannya. Padahal, kemiskinan tidak pernah benar-benar netral. Ia bukan sumber kekuatan politik, melainkan kondisi yang sering membuat manusia berada dalam posisi rentan. Orang yang tidak memiliki kemandirian ekonomi akan lebih mudah ditekan, diarahkan, dan dibuat bergantung. Dalam keadaan seperti itu, idealisme dapat perlahan kehilangan ketegasannya karena berhadapan dengan kebutuhan hidup yang tidak bisa ditunda. Di sinilah teori hegemoni Antonio Gramsci menjadi relevan.
Gramsci melihat bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan, melainkan juga melalui persetujuan. Kekuasaan dapat bertahan bukan semata-mata karena ia menindas, tetapi karena ia berhasil membentuk cara berpikir masyarakat agar menerima keadaan tertentu sebagai sesuatu yang wajar. Dalam konteks ini, ketika kemiskinan aktivis dianggap sebagai hal yang alamiah, bahkan dipuji sebagai tanda kemurnian perjuangan, maka sebenarnya telah terjadi proses hegemonik: penderitaan tidak lagi dipertanyakan, tetapi dirayakan. Akibatnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi mengapa aktivis miskin. Melainkan pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang diuntungkan ketika aktivis terus berada dalam kemiskinan? Jawabannya mengarah pada mereka yang memiliki kuasa.
Elite politik akan selalu lebih nyaman berhadapan dengan aktivis yang bergantung daripada aktivis yang mandiri. Aktivis yang kesulitan secara ekonomi lebih mudah didekati, lebih mudah diberi akses, dan lebih mudah dimobilisasi untuk kepentingan tertentu. Ia mungkin tetap diberi ruang untuk berbicara, tetapi ruang itu sering kali sudah diatur sedemikian rupa agar tidak benar-benar mengancam kekuasaan. Sebaliknya, aktivis yang mandiri secara ekonomi dan intelektual jauh lebih sulit dikendalikan. Ia tidak perlu menggantungkan sikap politiknya pada kemurahan hati elite. Ia tidak membutuhkan belas kasihan kekuasaan untuk tetap bersuara. Kemandirian membuatnya memiliki jarak kritis, dan jarak itulah yang sering kali paling ditakuti oleh kekuasaan.
Di titik ini, romantisasi kemiskinan menjadi persoalan politik yang serius. Ia bukan hanya cara pandang keliru tentang perjuangan, tetapi juga dapat menjadi mekanisme yang secara tidak sadar melestarikan ketergantungan gerakan terhadap elite. Aktivis dibiarkan hidup dalam keterbatasan, lalu keterbatasan itu diberi makna moral seolah-olah penderitaan adalah syarat utama untuk disebut berjuang. Padahal, dalam kerangka hegemoni, kekuasaan tidak selalu hadir dengan wajah kasar. Ia tidak selalu datang melalui aparat, larangan, intimidasi, atau kekerasan terbuka. Sering kali, kekuasaan justru bekerja dengan cara yang lebih halus: merangkul, memberi panggung, membuka akses, lalu perlahan-lahan mengubah arah gerakan agar tetap berada dalam orbitnya. Gerakan dibiarkan bersuara, tetapi tidak dibiarkan benar-benar mandiri. Aktivis dibiarkan kritis, tetapi tetap dibuat membutuhkan akses kepada elite. Mahasiswa dibiarkan melawan, tetapi perlawanannya dijaga agar tidak melewati batas yang membahayakan kekuasaan.
Di sinilah pelukan kekuasaan bekerja. Ia tidak memukul, tetapi merangkul. Ia tidak membungkam, tetapi mendekat. Ia tidak melarang perlawanan, tetapi menjadikan perlawanan itu sendiri sebagai bagian dari permainan politik yang dapat dikelola. Maka, ketika mahasiswa atau aktivis bertemu dengan elite politik, pertanyaan terpenting bukan hanya apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah relasi apa yang sedang dibangun di dalamnya. Apakah pertemuan itu memperkuat posisi kritis mahasiswa di hadapan kekuasaan? Ataukah justru menjadi cara halus untuk menjadikan mahasiswa sebagai bagian dari legitimasi kekuasaan? Sebab dalam politik, kedekatan tidak pernah sepenuhnya netral. Setiap akses selalu membawa kemungkinan. Ia bisa menjadi ruang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk bagi kekuasaan untuk menjinakkan suara-suara kritis. Karena itu, menjadi aktivis tidak seharusnya berarti merayakan kemiskinan.
Perjuangan memang menuntut keberanian, tetapi keberanian akan lebih kuat jika ditopang oleh kemandirian. Aktivis tidak perlu miskin untuk dianggap tulus. Aktivis tidak harus menderita agar perjuangannya terlihat sah. Justru, aktivis yang mandiri secara ekonomi dan intelektual memiliki peluang lebih besar untuk menjaga jarak dari kekuasaan. Ia dapat bersikap kritis tanpa harus takut kehilangan akses. Ia dapat menolak tanpa harus khawatir kehilangan tempat bergantung. Ia dapat berdiri tegak karena perjuangannya tidak mudah dibeli, tidak mudah diarahkan, dan tidak mudah dipeluk terlalu erat oleh kekuasaan. Pada akhirnya, yang harus dilawan bukan hanya ketidakadilan yang tampak di permukaan, tetapi juga cara berpikir yang membuat ketidakadilan itu terlihat wajar.
Selama kemiskinan aktivis masih terus dipuja sebagai simbol kemurnian perjuangan, selama itu pula kekuasaan memiliki ruang untuk mempertahankan hegemoninya. Maka, aktivisme yang sejati bukanlah aktivisme yang memuja penderitaan, melainkan aktivisme yang berusaha membebaskan manusia dari kondisi yang membuatnya terus-menerus bergantung. Sebab perjuangan tidak hanya membutuhkan suara yang lantang, tetapi juga keberanian untuk mandiri dari pelukan kekuasaan.